SULA – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara terkait penanganan Kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2022 senilai 1,5 miliar yang melekat pada Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang ditangani Kejari Kepulauan Sula disoroti.
Kasus korupsi dan BTT tahun 2022 sudah penyelidikan oleh Kejari Sula selama 3 tahun lebih dan 3 tahun itu sudah sangat lama, dan bersamaan dengan Kasus Korupsi BTT tahun 2021, seharusnya proses penyelidikan oleh Kejari Sula sudah ada, namun faktanya belum ada.
Lantas di mana komitmen Kejari Sula. Karena hingga kini masyarakat bertanya-tanya sudah sejauh mana sepak terjang penyidik Kejari Sula dalam mengungkap dugaan korupsi dana BTT tahun 2022 senilai Rp 1,5 Miliar yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sula ke masyarakat.
Mengingat dana BTT merupakan keuangan negara/daerah yang diperuntukkan kebutuhan belanja bagi masyarakat terdampak bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan untuk bermaksud korupsi yang dapat merugikan keuangan negara/daerah dan masyarakat.
Komitmen Kejari Sula itu, sebagaimana terlampir dalam gambar foto di bawah ini;
Kejari Sula Bidik Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Tahun 2022 Senilai 1,5 Miliar
Tak hanya itu, terdapat Proyek Pembangunan TK Adiyaksa senilai Rp 1 Miliar tahun 2023, Proyek Rehabilitasi TK Adiyaksa senilai Rp 400 juta, dan Proyek Rehabilitasi TK Adiyaksa senilai Rp 1,3 miliar tahun 2024 yang menggunakan anggaran bersumber dari APBD Sula yang diduga merupakan nilai tukar guling antara Pemda Sula dan Kejari Sula untuk mengamankan Kasus korupsi dana BTT tahun 2022.
Menimbang komitmen kejaksaan:
- Menjaga marwah institusi dengan tidak toleransi terhadap praktik korupsi.
- Memberantas tindak pidana korupsi dengan fokus pemulihan kerugian negara.
- Mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja penuh integritas dan tanggung jawab.
https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-tegaskan-komitmen-dukung-pemerintah-dalam-kebijakan
Atas pertimbangan tersebut, saya menilai komitmen Kejari Sula yang tidak pasti atau ingkar lantaran lamanya dalam mengungkap Kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2022 senilai Rp 1,5 Miliar yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta proyek-proyek tersebut yang diduga untuk mengamankan Kasus BTT tahun 2022.
Maka, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Didesak Periksa Penyidik Kejari Kepulauan Sula soal Penanganan Kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2022 Rp 1,5 Miliar.
Oleh: Rifaldi Ciusnoyo (Alumni Universitas Muhammadiyah Kendari).
Redaktur: TIM
