Kepulauan Sula – Di balik berdirinya bangunan Masjid Tri Sula yang seharusnya menjadi simbol ketenangan dan keikhlasan, justru tersimpan riak-riak tanya yang belum menemukan jawaban. Dari lorong-lorong diskusi publik hingga bisik-bisik di ruang kekuasaan, satu isu menguat: dari mana sesungguhnya sumber anggaran pembangunan itu?

Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung baru bagi Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Kepulauan Sula kini berada di titik krusial, antara memilih menjadi pencatat sunyi atau pengungkap fakta. Namun, kali ini, tekanan datang lebih keras. Aktivis tak lagi sekadar mengingatkan, mereka menantang.

“Jangan biarkan kebenaran tertutup oleh kalimat rekomendasi. Kalau ada yang janggal, bawa ke penegak hukum. Itu satu-satunya cara membersihkan keraguan publik,” ujar Suwandi Kailul, salah satu aktivis di Kepulauan Sula dengan nada tajam, Rabu (15/04/2026).

Baca juga: Belum Selesai Dikerjakan, Proyek Masjid Tri Sula Disoroti, Anggaran Miliaran Dipertanyakan

Narasi yang berkembang tidak tunggal. Di satu sisi, beredar klaim bahwa pembangunan Masjid Tri Sula bersumber dari dana pribadi pejabat. Sebuah narasi yang terdengar mulia, bahkan terkesan heroik. Namun di sisi lain, muncul dugaan yang tak kalah kuat: bahwa proyek tersebut justru dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total nilai yang disebut melampaui Rp1 miliar.

Di titik inilah, publik mulai membaca ada sesuatu yang tak selaras. Dua narasi, dua wajah kebenaran, namun hanya satu yang nyata.

Suwandi yang saat ini juga sebagai Paralegal di YBH Kapita Sula melihat ini bukan sekadar perbedaan informasi, melainkan celah yang harus dibuka secara terang. Sebab jika benar ada aliran dana publik di dalamnya, maka setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan, bukan diselimuti kabut retorika.

“Masjid itu tempat ibadah. Tapi kalau dibangun dengan ketidakjelasan, maka yang berdiri bukan hanya bangunan, tapi juga pertanyaan,” tegasnya.

Baca juga: Aktivis Bongkar Dugaan Manipulasi Anggaran: Klarifikasi Kadis PUPR Sula Dinilai Menyesatkan Publik

Tim Pansus LKPJ DPRD Sula TA 2025 kini berada di bawah sorotan. Fungsi pengawasan yang mereka emban tak lagi cukup jika hanya berakhir pada dokumen dan rekomendasi. Publik menuntut langkah yang lebih jauh langkah yang berani menyentuh wilayah hukum.

Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Tim Pansus. Diam yang mereka pilih justru mempertebal tafsir: apakah ini kehati-hatian, atau justru keengganan?

Dalam lanskap politik lokal yang sarat kompromi, keberanian menjadi barang langka. Dan di tengah situasi itu, persoalan Masjid Tri Sula menjelma menjadi lebih dari sekadar proyek pembangunan. Ia menjadi cermin, apakah pengawasan berjalan dengan nurani, atau sekadar formalitas yang kehilangan makna.

Kini, publik menunggu. Bukan sekadar jawaban, tetapi tindakan.

Sebab di antara kubah yang menjulang dan angka-angka anggaran yang tersembunyi, ada satu hal yang tak bisa terus ditunda: kebenaran.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM