SULA – DPC GMNI Kepulauan Sula menutup aksinya dengan mencoret-coret pagar depan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dengan berbagai kalimat yang menyinggung Proses penanganan Kasus Korupsi Dana BTT Tahun 2021 senilai 28 miliar sekian, Rabu (20/12/2023).
Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula, Rifki Leko mengatakan hal tersebut dilakukan kesal lantaran belum ada Tersangka baru lagi terkait Kasus Korupsi Dana BTT Tahun 2021.
“Kasus tersebut sudah lama ditangani, kemudian hasil audit kerugian negara oleh BPKP Maluku Utara pun sudah diterima dengan temuan 2 item senilai miliaran rupiah tapi kenapa masih tak bisa dipercepat penetapan Tersangka barunya,” ungkap Rifki dengan nada kesal, Rabu (20/12/2023).
Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kepsul Kerap Jadi Langganan Temuan BPK RI
Rifki bilang, yang ditentukan Tersangka barunya terkait Kasus korupsi Dana BTT Tahun 2021 terksesan pilih kasih.
“2 tersangka yang ditetapkan jaksa Baru 2 tapi dengan kerugian negaranya kecil, sedangkan yang temuan kerugian negara yang besar belum ditentukan Tersangkanya, ini kan aneh dan terkesan pilih kasih,” katanya.
Baca juga: 4 Paket Pekerjaan Dishub Kepsul Jadi Temuan BPK RI, Ada Juga Paket Miliaran
Ia pun mengingatkan Kejari Kepulauan Sula tidak memperlambat penetapan Tersangka Baru Kasus korupsi Dana BTT tahun 2021.
“Kami akan kembali lakukan Aksi, intinya Jaksa jangan coba-coba memperlambat proses penetapan Tersangka Kasus korupsi Dana BTT tahun 2021,” tegasnya.
Baca juga: Gelar Tenda 2 Malam, DPC GMNI Kepsul Tutup Aksinya Dengan Coret Pagar Kejari
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH dan Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS sebagai Tersangka pada pengadaan alat penyimpan vaksin (Kulkas Vaksin) untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula terkait Kasus BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.
Sekedar informasi, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.
Bahkan ada 3 Saksi yang diduga bakal jadi Tersangka yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kadinkes Kepsul Suryati Abdullah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MB Alias Bimbi, serta pihak ketiga menyeret Oknum anggota DPRD Sula berinisial LL.
Pewarta: Setiawan Umamit
Redaktur: TIM
