SULA – Pemeriksaan kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara seakan-akan hanya kasus Dugaan Korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2021 yang seriuskan oleh Kejari Kepulauan Sula saja.

Pengurus PB HMI, Faujan Tidore mempertanyakan sikap profesional yang ditujukan oleh Kejari Kepulauan Sula dalam penanganan kasus.

“Ada apa dengan pihak Kejari Kepulauan Sula, patut kami mempertanyakan dimana letak profesionalisme dan keadilan hukum, ini terkesan memilah-milah penanganan kasus,” katanya, Kamis (03/08/2023).

Baca Juga: Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke- 78, PC IMM Sula Buat Pengobatan Gratis Untuk Warga

Menurutnya, Kejari Kepulauan Sula tak akuntabel dan terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi dana covid-19 tahun dan dugaan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun anggaran tahun 2020.

“2 kasus tersebut sudah lama di tangani Kejari Kepulauan Sula dan sampai saat ini belum ada kejelasannya, kami menduga adanya kongkalikong yang dapat merusak citra dan nama baik lembaga, karena saat ini hanya kasus BTT tahun 2021 yang diseriusi,” tegasnya.

Baca juga: Kadinkes Sula Diduga Hanya Asbun, Berikan Pernyataan Nama Sebuah RS Yang Akan Didirikan

Faujan pun mendesak, Kejagung RI segera mengevaluasi kinerja Kejari Kepulauan Sula terkait pilih kasih dalam menangani kasus.

“Saya Mendesak Jaksa Agung periksa kinerja Kejari Kepulauan Sula. Saya menilai ketidakadilan itu terjadi di lembaga tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM