MALUT – Kedatangan presiden Joko Widodo ke Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara direncanakan pada puncak perayaan hari Nusantara di Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 13 Desember 2023 mendatang.

Sudah barang Tentunya, kedatangan orang nomor satu tersebut mendapat kecaman dari berbagi kalangan, salah satunya Ialah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Mujahir D. Sabihi, Ketua LMND Maluku Utara menyampaikan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas segala macam permasalahan yang terjadi di Maluku Utara. Seperti masifnya pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan ruang hidup serta ketimpangan ekonomi yang semuanya itu terus-menerus berlangsung di Maluku Utara.

“Sebut saja pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Sagea, pencemaran laut dipulau Obi, pencemaran laut Halmahera Timur, pengerusakan pulau-pulau kecil sepert pulau gebe dan pulau taliabu serta masih banyak lagi permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah hingga pusat, dan hal itu terjadi karena kebijakan Presiden Jokowi,” katanya, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Berikut Daftar Izin Perusahan Tambang Biji Besi Yang Akan Beroperasi Di Kepsul

Mujahir menambahkan, Presiden Jokowi sempat mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di angka 27% sekian masuk pertumbuhan ekonomi tertinggi sedunia, Tetapi kenyataannya tidak demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.

“Bahkan semakin menjauhkan masyarakat dari kemakmuran dan meningkatnya pencemaran perusakan lingkungan hidup, perampasan ruang hidup serta ketimpangan ekonomi yang semakin terasa,” sambungnya.

Baca juga: Warga Desa Kou Kepulauan Sula, Gencar Tolak 10 IUP Beroperasi Di Pulau Mangoli

Menurut Pengkajian LMND Maluku Utara, Negara sengaja membiarkan permasalahan tersebut terjadi begitu saja, seolah-olah semuanya baik-baik saja dan terjadi apa-apa terkait kebijakan Presiden Jokowi.

“Dari hal tersebut, Sehingga kami secara kelembagaan LMND Maluku Utara dari 7 (tujuh) kabupaten/kota mengecam dan akan melakukan aksi penolakan terkait kehadiran presiden Joko Widodo ke bumi Moluku kie Raha (Maluku Utara),” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM